Landasan, Aspek, dan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Narkoba

NARKOBA singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. 

Istilah yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Narkoba terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, yang setiap jenisnya mempunyai contoh-contoh, karakteristik dan efek penggunaannya masing-masing.

Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mencoba narkoba karena narkoba hanya akan membawa penderitaan dan bahkan kematian.

Perundangan yang mengatur tentang narkoba, antara lain:

1.   UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

2.   UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

3.   UU No. 7 tentang pengesahan konvensi PBB tentang peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988.

4.   UU No. 8 Tahun 1996 tentang pengesahan konvensi psikotropika 1971.

1. Landasan hukum narkoba

a.   UN Convention Againts The Illicit Trafic In Narcotic Drugs And Psycotropics Subtances 1988

b.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

c.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

d.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988

e.   Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971

f.    Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional

g.   Inpres RI No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor, dan Zat Adiktif lainnya.

2. Aspek hukum narkoba

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

·       Pasal 78 Ayat (1) Barang Siapa Tanpa Hak dan Melawan Hukum

·       menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, atau

·       memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

·       Pasal 81 Ayat (1) Barang Siapa Tanpa Hak dan Melawan Hukum

·       membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

·       Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);

·       Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);

·     Pasal 88 Ayat (1) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melapor diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

·       Pasal 88 Ayat (2) Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

·       Pasal 37 ayat (1) Pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan.

·       Pasal 64 ayat (1) Barang siapa yang menghalang-halangi penderita sindrom ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).